Reaksi dunia terhadap langkah-langkah Trump relatif seragam: penolakan normatif, tetapi minim aksi kolektif. Uni Eropa, PBB, Kanada, hingga negara-negara Nordik menegaskan pentingnya hukum internasional. Namun, dunia juga tampak ragu untuk berhadapan langsung dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di planet ini.

Di sisi lain, Rusia dan China mengamati situasi tersebut dengan tenang. Setiap pelanggaran unilateral terhadap hukum internasional memberi mereka justifikasi moral untuk melakukan hal serupa di wilayah pengaruh masing-masing.

Trump tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah produk dari demokrasi yang terpolarisasi, dari pemilih yang merasa tertinggal, dan dari hasrat Amerika untuk kembali “ditakuti”. Dalam politik domestik AS, ancaman eksternal kerap menjadi alat konsolidasi internal.

Sebagai pengusaha, Trump terbiasa memandang dunia sebagai pasar. Dalam logika ini, negara bisa berubah menjadi aset, konflik menjadi peluang, dan tekanan menjadi strategi negosiasi.

Namun, dunia internasional bukan ruang rapat direksi. Ia adalah jaringan rapuh yang bergantung pada kepercayaan, norma, dan kesepakatan bersama.

Ketika seorang polisi bertindak tanpa aturan, ia tak lagi menjaga ketertiban—ia justru menciptakan ketakutan. Di titik inilah dunia kini berdiri, berhadapan dengan Donald Trump dan Amerika Serikat.

Pertanyaannya bukan lagi apakah Trump melanggar hukum internasional, melainkan apakah hukum internasional masih cukup kuat untuk membatasi kekuasaan negara besar. Jika tidak, maka karung yang diseret sang cowboy itu bukan berisi keadilan, melainkan puing-puing tatanan global yang selama ini dijaga bersama. 

Penulis: Tundra Meliala

Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat