Langkah Amerika Serikat di Venezuela juga tak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi. Negara Amerika Latin itu memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dalam lanskap geopolitik, minyak bukan hanya komoditas energi, melainkan instrumen kekuasaan. Di titik inilah idealisme keamanan global berkelindan dengan realisme ekonomi.

Pola serupa terlihat dalam kebijakan terhadap Iran. Trump secara konsisten menempatkan Iran sebagai ancaman permanen, terutama terkait program nuklir dan pengaruh regional di Timur Tengah. Namun, tekanan militer yang terus-menerus justru berpotensi memicu spiral eskalasi yang sulit dikendalikan.

Ironisnya, survei publik di Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan yang jelas: mayoritas warga AS menolak keterlibatan militer baru di Timur Tengah. Ini menandakan adanya jurang antara kebijakan elite dan kehendak publik. Polisi dunia, rupanya, tidak selalu didukung oleh warganya sendiri.

Jika Venezuela dan Iran merepresentasikan wajah keras kebijakan Trump, maka Greenland memperlihatkan sisi lain yang tak kalah problematik. Keinginan Trump untuk “membeli” Greenland dari Denmark, disusul ancaman tarif, mencerminkan cara pandang transaksional terhadap kedaulatan.

Bagi Denmark dan masyarakat Greenland, penolakan bukan soal harga, melainkan martabat. Kedaulatan tidak berada di pasar bebas. Ketika diplomasi berubah menjadi tawar-menawar ala korporasi, hubungan antarnegara tereduksi menjadi sekadar neraca untung-rugi.