Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga menyoroti aspek keamanan wilayah . Ia menginstruksikan setiap camat dan lurah untuk memastikan kesiapan menerima warga yang pulang kampung tanpa kendaraan, dengan memanfaatkan kantor pemerintahan sebagai tempat singgah sementara. Selain itu, keamanan rumah-rumah kosong selama ditinggal mudik juga harus dijamin.

"Keamanan wilayah, masing-masing camat kelurahan yang punya cukup kemampuan menerima warga pulang kampung tidak memakai kendaraan. Bisa dibantu parkirkan di kantor pemerintahan. Siapkan piket. Memungkinkan bantu warga masyarakat. Keamanan rumah-rumah kosong diyakinkan betul mereka berlibur dalam kondisi aman," ucapnya. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial, termasuk keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di persimpangan jalan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan mengeluarkan surat edaran terkait larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.

"Kendaraan dinas hanya diperbolehkan untuk kegiatan operasional, bukan mudik," ucapnya.

(*/AZ)