“Menurut saya ini sangat tidak masuk akal dengan keberadaan jalan tersebut, sebab menurut informasinya sudah empat kali ganti kepala desa tidak tersentuh pembangunan jalannya. Jika pemerintah, baik dari kecamatan, pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Banten, tidak merespons keluhan masyarakatnya, nah ini ada apa sebenarnya?” jelasnya kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).

Doris berharap pemerintah terkait dapat melihat langsung kondisi akses jalan tersebut dan menindaklanjuti keluhan masyarakat sesuai kewenangan dan program pembangunan yang tersedia.

Menunggu Penjelasan Pemerintah

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang terkait kondisi jalan tersebut belum memperoleh penjelasan secara detail hingga berita ini diterbitkan.

Keluhan warga dan kondisi akses jalan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah terkait, khususnya dalam memastikan akses transportasi masyarakat, aktivitas ekonomi, serta akses pendidikan dapat berlangsung secara lebih layak dan aman.(Red.)*