Menurut Dhewi, terkait dana obligasi negara NKRI dengan jumlah total 13.999 trilyun rupiah itu merupakan wasiat atau amanah UUD 45 pasal 4 ayat 1 yang disebut Supersemar dari RI 1 ke RI 2 yakni, dari Soekarno ke Soeharto. Jadi tahun 2007 setelah selesai Fr. 0028 obligasi negara sampai ke zaman Soeharto mengelola yang 1952 itu.

“Jadi Presiden Soeharto kala itu dalam pembangunannya menggunakan dana obligasi negara milik Veteran RI dengan menggunakan sistem Turn Key Project yang dimulai pada tahun 1989,” jelas Dhewi.

Soal sistem Turn Key Project yang dipakai Soeharto memakai dana obligasi negara milik Veteran RI tersebut, Dhewi memberi contoh, misalnya saya mau membangun infrastruktur jalan tol Jakarta – Banten, anggarannya sekian, kita ini rakyat indonesia seluruhnya bertindak sebagai nasabah atau penjamin, terus pengembangnya Pemerintah dan Bank, lalu pengerjaannya dilakukan oleh kontraktor melalui SPK yang dikeluarkan pengembang,

“Jadi kita ini tinggal terima kunci, tinggal nikmatin hasilnya, itulah yang dinamakan Turn Key Project,” ucap Ayu.

Lalu siapa nasabah rakyat indonesia yang dimaksud itu? Ya, para Veteran Republik Indonesia. Jadi karena nasabah rakyat indonesia itu adalah para Veteran Republik Indonesia, Maka Veteran RI melalui Treasure Bank’s NKRI inilah yang mengelola dana obligasi itu selaku pemilik.

“Nah, dari pengelolaan dana obligasi milik VRI tersebut VRI meminta prosentase 70 : 30, (yang 30 persen itu untuk VRI) dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan, juga dari hasil usahanya,” pungkas Ayu.