Ketua Umum KPSTI, KH. Mahfudz Abdurrahman, menekankan bahwa enam tahun pengakuan UNESCO harus dimaknai sebagai momentum tafakur bersama.

“Pengakuan UNESCO pada 12 Desember 2019 adalah peristiwa sejarah yang patut kita syukuri. Namun lebih dari itu, ini menjadi pengingat agar pencak silat tradisi terus hidup, berkembang, dan diwariskan,” kata Mahfudz.

Ia mengajak seluruh komunitas pencak silat, baik IPSI, KPSTI, maupun organisasi lainnya, untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam melestarikan dan mendayagunakan pencak silat tradisi sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

Menteri Kebudayaan: Amanah Konstitusi

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan refleksi tersebut. Menurutnya, pencak silat bukan sekadar olahraga bela diri, tetapi ekspresi budaya yang sarat nilai, filosofi, dan pembentukan karakter bangsa.

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Apa yang dilakukan KPSTI hari ini merupakan bagian dari amanah konstitusi,” ujar Fadli Zon.

Ia juga mendorong pendokumentasian pencak silat tradisi secara sistematis, mulai dari arsip sejarah, visual, hingga film dokumenter, agar warisan budaya tersebut tidak hilang tergerus perubahan zaman.

“Pencak silat harus kita pastikan tidak hanya diakui, tetapi terus hidup, relevan, dan diwariskan kepada generasi masa depan,” tutupnya.(hel)