Seputar Publik / Berita

FWK Kritik KPK soal Dua Kali Mangkirnya Nusron Wahid: Pemerintah Jangan Antikritik

Forum Wartawan Kebangsaan mendesak KPK bersikap tegas dan konsisten dalam penegakan hukum. Di sisi lain, pemerintah diingatkan untuk menjamin kebebasan pers dan menghormati kritik publik sebagai bagian dari demokrasi.
Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti ketegasan KPK dalam menyikapi dua kali ketidakhadiran Nusron Wahid serta mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah terhadap kebebasan berekspresi dan kritik publik. Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti ketegasan KPK dalam menyikapi dua kali ketidakhadiran Nusron Wahid serta mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah terhadap kebebasan berekspresi dan kritik publik.

“Apa langkah KPK berikutnya, ini ditunggu publik. Apakah KPK cukup berani menghadapi pejabat negara aktif?” kata Raja saat membuka diskusi FWK.

Diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh pers, antara lain mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 Hendry Ch Bangun, pendiri dan pengurus FWK, serta sejumlah pemimpin redaksi media massa. Wartawan senior M. Nasir turut mengangkat isu kebebasan berekspresi dalam forum tersebut.

FWK Soroti Komitmen Pemerintah terhadap Kritik Publik

Selain membahas penegakan hukum, diskusi FWK juga menyoroti kebebasan menyampaikan pendapat bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konteks itu, aksi Greenpeace yang mengibarkan banner berukuran besar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, menjadi salah satu perhatian. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terkait isu lingkungan, kinerja pemerintah, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hendry Ch Bangun mengapresiasi pernyataan Kepala Bakom Pemerintah, Syahganda Nainggolan, terkait aksi Greenpeace. Dalam pernyataan yang disinggung pada diskusi itu, pemerintah disebut menghormati aksi tersebut sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.

Tulis Komentar

Komentar