Sejumlah isu strategis mengemuka: usulan perluasan layanan internet oleh BAKTI, kebutuhan evaluasi kebijakan moratorium menara telekomunikasi oleh Komdigi, serta percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota oleh BSSN. Pemerintah daerah turut menekankan pentingnya penguatan literasi siber serta peningkatan kapasitas SDM guna menghadapi eskalasi ancaman digital.

Dalam rapat tersebut disepakati tiga langkah prioritas nasional yang akan segera diakselerasi, yakni mempercepat revolusi infrastruktur digital dan kelistrikan untuk menjangkau hingga ke desa-desa terpencil, membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap serangan siber di wilayah rawan, serta membangun orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaulat.

Langkah ini merupakan bagian dari grand strategy Kemenko Polkam dalam mengawal arah kebijakan digital nasional, sekaligus memperkuat pertahanan non-militer melalui ruang siber. Kalimantan Utara kini diposisikan bukan hanya sebagai wilayah perbatasan fisik, tetapi juga sebagai benteng siber strategis dalam menghadapi dinamika ancaman digital global.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan terintegrasi, pemerintah menargetkan Kalimantan Utara sebagai model akselerasi transformasi digital dan pertahanan siber di kawasan perbatasan Indonesia. Ini bukan sekadar agenda pembangunan, tetapi panggilan sejarah untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah Indonesia terhubung, terlindungi, dan berdaya dalam era digital.

(*/Rdn)