Seputarpublik.com || JAKARTA, – Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan aksi kekerasan berupa pembakaran dan penusukan terhadap jemaah Masjid Darul Ma’arif, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Desakan tersebut disampaikan Kevin saat menghadiri silaturahmi bersama pengurus dan jemaah Masjid Darul Ma’arif, Sabtu (14/11/2026) dini hari. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi pada Minggu (8/11/2026).

“Setelah mendengar kejadian pada tanggal 8, Bapak dan Ibu, saya terenyuh,” ungkap Kevin di hadapan para jemaah.

Ia menilai peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana biasa, mengingat dampaknya tidak hanya menyangkut korban secara langsung, tetapi juga rasa aman masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Silaturahmi tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, serta perwakilan Kementerian Agama, Polres Metro Jakarta Timur, dan sejumlah unsur lainnya.

Kevin Kirim Surat kepada Sejumlah Pihak Berwenang

Kevin mengungkapkan telah menyampaikan surat resmi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya pada 11 November 2026.

Selain itu, surat juga disampaikan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan sejumlah pihak lainnya.

Menurut Kevin, terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan kasus tersebut, yakni penegakan hukum, perlindungan terhadap kebebasan menjalankan ibadah, serta pencegahan potensi konflik antarumat beragama.

Ia meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan agar seluruh fakta di balik peristiwa tersebut dapat terungkap.

Minta Aparat Dalami Unsur Pidana dan Dugaan Terorisme

Dalam pandangannya, tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah ibadah perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan trauma dan ketakutan di tengah masyarakat.

Kevin juga menilai aparat perlu mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Selain itu, ia meminta penyidik mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan tindak pidana terorisme apabila unsur-unsur hukumnya terpenuhi.

“Patut diperhatikan bagaimana efek traumatis dari kejadian ini. Karena itu dapat menimbulkan ketakutan yang merusak rasa aman jemaah dan kesucian tempat rumah ibadah ini,” tegasnya.

Kevin menambahkan, penanganan perkara harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan seluruh fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Cegah Spekulasi dan Potensi Konflik Antarumat Beragama

Lebih lanjut, Kevin mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam penanganan kasus tersebut. Menurutnya, informasi yang tidak utuh dan berkembang di ruang publik berpotensi memunculkan persepsi keliru serta memperkeruh hubungan antarumat beragama.

Ia menduga terdapat kemungkinan unsur provokasi atau upaya mengadu domba antarumat beragama yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum.

Karena itu, ia meminta kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara jelas dan proporsional agar masyarakat memperoleh informasi berdasarkan fakta, bukan spekulasi.

“Mengenai persepsi publik ketika berita ini viral, bagi masyarakat yang tidak paham konteks, bagi yang tidak paham ceritanya secara utuh, dan kalau dipotong setengah-setengah ini kan berbahaya. Ini merusak kerukunan umat beragama di tempat lain. Bukan hanya di Jakarta, bukan cuma di Duren Sawit,” pungkasnya.

Kevin berharap penanganan kasus tersebut dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap jemaah, serta menjaga suasana kerukunan dan toleransi antarumat beragama.

(Redaksi Seputarpublik.com)