Di sinilah terdapat persoalan yang lebih kompleks. Benturan antara hak seseorang untuk kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani hukuman dan tuntutan integritas ketika seseorang kembali memasuki ruang publik, terlebih ruang politik dan kekuasaan.

Standar Integritas

Hukum pada dasarnya memberikan ruang bagi orang yang telah menjalani pidana untuk kembali menjalani kehidupan sosial. Tidak adil apabila seseorang dihukum seumur hidup oleh kesalahan masa lalu setelah kewajiban pidananya selesai.

Tetapi ruang publik memiliki ukuran yang berbeda. Jabatan, pengaruh politik, akses terhadap kekuasaan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik menuntut standar kepercayaan yang lebih tinggi.

Karena itu, hak untuk kembali ke masyarakat tidak otomatis berarti publik kehilangan hak untuk mempertanyakan rekam jejak seseorang.

Persoalannya menjadi semakin menarik ketika kita melihat bagaimana kesempatan kembali itu bekerja dalam kenyataan.