Karena itu, pengawasan internal dinilai menjadi kewajiban mendasar yang harus dijalankan secara konsisten oleh setiap pelaku usaha di sektor hiburan dan pariwisata.

Selain tindakan pencabutan izin, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh sektor usaha hiburan, akomodasi, dan pariwisata melalui koordinasi lintas instansi bersama aparat penegak hukum.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh tempat usaha di Jakarta beroperasi sesuai regulasi serta tidak menjadi ruang bagi aktivitas yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan narkotika.

> “Pengawasan akan terus kami tingkatkan bersama aparat penegak hukum dan perangkat terkait. Kami ingin industri pariwisata Jakarta tumbuh sehat, tertib, dan memiliki standar yang mampu menjaga kepercayaan publik,” tambah Andhika.

Pencabutan izin terhadap dua tempat hiburan tersebut juga menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menata industri hiburan secara lebih profesional, sekaligus menjaga citra Jakarta sebagai kota metropolitan yang aman, tertib, dan ramah bagi masyarakat maupun wisatawan.(*/hel)