Seputarpublik.com || JAKARTA, – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan lima langkah penanganan persoalan kewilayahan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebijakan tersebut mencakup penataan pedagang Pasar Kramat Jati, penanganan titik rawan banjir, pembangunan fasilitas kesehatan, pengamanan aset pemerintah, hingga percepatan normalisasi Kali Ciliwung.
Sejumlah keputusan itu disampaikan Pramono setelah memimpin rapat terbatas tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jumat (13/11/2026).
Penataan Pedagang Pasar Kramat Jati
Salah satu prioritas pembenahan adalah penataan kawasan Pasar Kramat Jati. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, sekitar 421 pedagang masih beraktivitas dengan memanfaatkan bahu jalan, fasilitas umum, dan pelataran ruko di sepanjang Jalan Raya Bogor, terutama pada pukul 22.00 hingga 05.00 WIB.
Pramono meminta pedagang yang masih menggunakan ruang publik segera menempati lokasi relokasi yang telah disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Meski demikian, proses pemindahan diminta dilakukan secara humanis dengan membuka ruang dialog seluas-luasnya. Pemprov DKI juga memberikan pembebasan iuran selama enam bulan bagi pedagang yang direlokasi untuk membantu proses penyesuaian di tempat usaha baru.
Percepatan Penanganan Banjir
Dalam upaya mengurangi risiko banjir, Pramono menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) segera mengeruk sedimentasi pada gorong-gorong di bawah Tol Jagorawi Kilometer 3.
Pengerukan tersebut akan dikoordinasikan dengan PT Jasa Marga karena lokasi saluran berada di kawasan fasilitas jalan tol. Langkah ini ditujukan untuk memperlancar aliran air, terutama menjelang peningkatan curah hujan pada akhir tahun.
Selain penanganan tersebut, Pemprov DKI juga mendorong percepatan normalisasi Kali Ciliwung melalui pengadaan tanah di wilayah Cawang dan Cililitan.
Berdasarkan laporan kewilayahan, masih terdapat 74 bidang tanah yang belum dibebaskan di Cawang dan 23 bidang di Cililitan. Pemerintah Provinsi DKI akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat pengadaan lahan dan penerbitan penetapan lokasi.
Pembangunan Pustu Cawang
Di sektor kesehatan, Pramono menyetujui rencana pembangunan gedung permanen Puskesmas Pembantu (Pustu) Cawang.
Selama ini, pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut masih menggunakan bangunan sewa dan beberapa kali berpindah lokasi sejak 2024.
Pembangunan direncanakan mulai pada 2028, dengan pengusulan anggaran pada 2027. Kehadiran gedung permanen diharapkan dapat memberikan kepastian tempat serta meningkatkan kenyamanan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pengamanan Aset Pemerintah
Persoalan berikutnya menyangkut pengamanan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta di Jalan Mangga, Kelurahan Batu Ampar.
Berdasarkan laporan pemerintah daerah, aset seluas sekitar 15.572 meter persegi tersebut sebagian dikuasai pihak ketiga. Hasil pengukuran ulang mencatat sekitar 7.000 meter persegi lahan dikuasai pihak ketiga, sementara sekitar 3.874 meter persegi digunakan sebagai empang.
Selain itu, terdapat tujuh bangunan permanen maupun semipermanen yang menurut laporan pemerintah berdiri tanpa izin di atas lahan tersebut.
Pemprov DKI akan melakukan pengamanan aset melalui tahapan pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga. Apabila peringatan tidak diindahkan, penertiban akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Normalisasi Ciliwung Jadi Perhatian
Percepatan normalisasi Kali Ciliwung juga menjadi agenda penting dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah menilai pengadaan tanah di sejumlah titik perlu segera diselesaikan untuk mendukung penanganan banjir jangka panjang.
Di wilayah Cawang, banjir dilaporkan berdampak pada 22 RT dengan sekitar 1.037 kepala keluarga atau 3.380 jiwa. Sementara di Cililitan, dampaknya tercatat pada 25 RT yang mencakup sekitar 1.157 kepala keluarga atau 3.077 jiwa.
Adapun di Kelurahan Balekambang, banjir dilaporkan berdampak pada 17 RT, sekitar 530 kepala keluarga atau 2.030 jiwa. Selain itu, longsor disebut telah merusak 15 bangunan dan menyebabkan erosi tanah sekitar 500 meter persegi.
Penanganan sementara melalui pemasangan turap bambu telah dilakukan. Namun, percepatan normalisasi Kali Ciliwung tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir, longsor, dan erosi.
Pramono berharap rapat langsung di tingkat kecamatan dapat mempercepat identifikasi persoalan sekaligus memastikan tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait.
Melalui lima langkah tersebut, Pemprov DKI Jakarta mendorong pembenahan kawasan Kramat Jati agar lebih tertata, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat penanganan persoalan lingkungan dan infrastruktur di wilayah Jakarta Timur.
*(Redaksi Seputarpublik.com)