Menurutnya, langkah tersebut juga dapat memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Publik turut mendorong Sekretariat DPRD Provinsi Banten berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten untuk menyelenggarakan tes urine terhadap seluruh pegawai sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Selain itu, Inspektorat Provinsi Banten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan sesuai kewenangannya apabila ditemukan adanya pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan narkotika di kalangan pegawai Pemerintah Provinsi Banten.

Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai keterbukaan institusi dalam mendukung pemeriksaan narkotika dapat menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Namun demikian, pelaksanaan tes urine tetap perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, dengan tetap menghormati hak serta asas praduga tak bersalah terhadap setiap pegawai.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Inspektorat Provinsi Banten, maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten belum memberikan keterangan resmi terkait desakan pelaksanaan tes urine terhadap seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Redaksi akan memuat klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait apabila telah diterima, sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan pemenuhan Kode Etik Jurnalistik.(Goezt')*