Sebagai bagian dari penguatan di lapangan, Pemerintah Kota Bekasi akan meningkatkan kehadiran petugas Dinas Perhubungan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di titik-titik rawan.

Tak hanya itu, Pemkot juga tengah menyiapkan inovasi sistem peringatan dini berbasis suara. Tri mengungkapkan, dirinya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo untuk merancang sistem sederhana berupa alarm peringatan yang terintegrasi.

“Saya sudah perintahkan untuk membuat sistem peringatan berbasis suara. Jadi bukan palang pintu manual, tetapi akan ada sinyal suara dari jarak sekitar 500 meter sebelum kereta melintas hingga ke titik perlintasan. Ini akan terhubung ke toa yang memberikan alarm peringatan kepada masyarakat,” jelasnya.

Langkah ini menjadi solusi jangka pendek untuk meminimalisir potensi kecelakaan, sembari menunggu pembangunan infrastruktur permanen.

Ke depan, Pemkot Bekasi juga merencanakan pemasangan sensor otomatis yang dapat mendeteksi kedatangan kereta. Sistem ini akan bekerja layaknya alarm peringatan banjir yang sudah diterapkan di wilayah Jatiasih dan Kali Lengkak, sehingga memberikan notifikasi dini kepada warga sekitar.

Tri juga menegaskan bahwa pengelolaan perlintasan akan dilakukan secara tegas oleh pemerintah daerah, sekaligus menepis anggapan bahwa pengelolaan pintu rel dikuasai pihak tertentu.

“Kita pastikan ini dikelola pemerintah. Tidak ada cerita pemerintah takut atau kalah dengan pihak mana pun. Ini demi keselamatan warga,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Tri juga menginstruksikan agar Dinas Perhubungan segera memasang pembatas (barrier) di titik-titik perlintasan yang belum memiliki palang resmi. Pemasangan ini akan dilakukan sebagai solusi sementara hingga pembangunan flyover Bulak Kapal direalisasikan.

(*)