Seputar Publik Kota Bekasi - Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan formalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyoroti pentingnya kepemilikan izin usaha. Langkah ini dinilai krusial agar pelaku usaha dapat mengakses beragam program bantuan dan permodalan.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar, Ahmad Faisyal Hermawan, mengungkapkan masih banyaknya UMKM di Jabar yang beroperasi tanpa legalitas lengkap. Kondisi ini, menurutnya, mempersulit usaha untuk tumbuh dan terintegrasi dengan sistem ekonomi formal.

“Pemerintah Daerah harus lebih aktif mengawasi dan sekaligus mempermudah proses perizinan. Tujuannya agar UMKM bisa naik kelas dan tidak tertinggal dari akses pembiayaan,” tegas Faisyal dalam keterangannya di Bekasi, Senin (13/9/2025).

Ia menekankan bahwa kejelasan status hukum UMKM akan mempermudah pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam hal pendampingan dan penyaluran bantuan.

Dukung Penyederhanaan Birokrasi

Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi III mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat koordinasi, tidak hanya antar dinas, tetapi juga dengan melibatkan dinas koperasi dan perbankan.

Faisyal menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Namun, prosedur perizinan yang rumit seringkali menjadi kendala utama.

“Kami mendorong terciptanya mekanisme perizinan yang lebih sederhana, cepat, dan transparan. Sinergi dengan perbankan juga penting agar begitu mengantongi izin, UMKM dapat langsung terhubung dengan akses permodalan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat memperluas cakupan usaha yang memiliki legalitas, sehingga daya saing UMKM di pasar lokal dan nasional semakin kuat. Komisi III berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini melalui fungsi pengawasan mereka agar implementasinya berjalan optimal. 

(Adv)