Seputar Publik Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung pelindungan pekerja migran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Hal ini ditegaskannya saat memimpin rapat kolaborasi terkait dukungan program, kegiatan, dan alokasi anggaran dalam rangka penguatan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan keluarganya di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Dalam arahannya, Ribka menegaskan pentingnya sinergi dalam menyusun kebijakan pelindungan CPMI yang selaras dengan pedoman penyusunan APBD. Ia menyampaikan bahwa rapat ini menjadi tindak lanjut dari kajian yang telah dilakukan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Saya hadir di sini untuk memastikan rekomendasi kita sejalan dengan kajian yang sudah dilakukan. Pak Menteri menginginkan masukan dari kita agar hasilnya benar-benar mendukung kebijakan pelindungan pekerja migran,” katanya 

Ribka menekankan, pembahasan tidak akan dilakukan secara tertulis dalam forum ini, melainkan melalui penyampaian langsung dari masing-masing bidang teknis. Ia meminta agar setiap bidang memberikan saran, masukan, dan perbaikan terhadap program yang ada.