Dalam kegiatan Bimtek tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif mengenai berbagai prinsip dasar keamanan pangan yang menjadi standar dalam pengelolaan makanan. Materi pelatihan mencakup pengelolaan bahan baku pangan yang aman, teknik pengolahan makanan sesuai standar kesehatan, hingga sistem penyimpanan dan distribusi makanan yang mampu menjaga kualitas serta nilai gizi pangan.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai potensi risiko kontaminasi pangan yang dapat terjadi selama proses pengolahan makanan. Kontaminasi dapat berasal dari berbagai faktor, seperti bahan baku yang tidak memenuhi standar kesehatan, peralatan dapur yang tidak higienis, hingga lingkungan pengolahan makanan yang kurang terjaga kebersihannya.

Bimtek ini juga membahas secara rinci mengenai sistem sanitasi dapur sesuai standar kesehatan. Materi tersebut mencakup pengaturan alur kerja dapur, pemisahan bahan mentah dan bahan siap konsumsi, pengendalian suhu penyimpanan bahan pangan, hingga penggunaan peralatan dapur yang memenuhi standar kebersihan.

Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi fasilitas dapur atau tempat pengolahan makanan yang terlibat dalam program pelayanan gizi masyarakat.

Sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan resmi bahwa suatu fasilitas pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta keamanan pangan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang keahlian turut hadir untuk memberikan materi serta berbagi pengalaman terkait penerapan sistem keamanan pangan dalam pengelolaan dapur pelayanan gizi.

Melalui kegiatan ini, Badan Gizi Nasional berharap para peserta mampu meningkatkan kompetensi serta profesionalisme dalam mengelola dapur pelayanan gizi. Dengan meningkatnya kapasitas SDM, kualitas pengolahan makanan yang disajikan kepada masyarakat diharapkan semakin baik, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta pengelola dapur pelayanan gizi dalam mendukung keberhasilan program peningkatan gizi masyarakat.(red)*