Soal DTKS yang amburadul, Latuharhary membeberkan fakta dalam DTKS tersebut masih banyak ditemukan warga Kota Bekasi yang sudah meninggal dunia atau pun pindah domisili tetap masih terdata sebagai penerima bantuan BLT dari Pemkot Bekasi.

Latuharhary pun menyarankan kepada Kadinsos Kota Bekasi segera mengkoreksi sistem DTKS agar penyaluran BLT yang diambil dari kocek anggaran APBD berjalan dengan baik alias tepat sasaran.

“Sumber masalah ada di DTKS. Makanya datanya harus bisa terkoreksi, kalau sudah terkoreksi dengan baik, program penyaluran bantuan apapun nantinya akan tepat sasaran,” tegasnya.

Ada beberapa cacatan penting yang didapat oleh Latuharhary dalam pengawasannya sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi terkait penyaluran BLT Pemkot Bekasi yang tidak terdistribusikan dengan baik.

Yakni, penerima BLT ternyata merupakan warga mampu. Warga yang sudah meninggal dan yang sudah pindah domisili masih ada di DTKS sebagai penerima BLT.

“Saya menghimbau kepada dinas terkait untuk memutakhirkan data terbaru yang di ambil dari tingkat RT dan RW, agar penyaluran BLT menggunakan APBD bisa tepat sasaran,” pungkasnya.