Rakyat Aceh seperti putus asa menyaksikan ketidakadilan demi ketidakadilan, serta bagaimana penegak hukum memanjakan para koruptor di Aceh, bahkan diduga berkompromi dengan para penjahat itu dan segala bentuk dugaan persekongkolan jahat di baliknya. Betapa moral penegak hukum di Aceh seolah menginjak -injak seragam mereka sendiri yang sejatinya diciptakan dan dihadirkan untuk mewujudkan keadilan untuk semua. Dan anehnya lagi, Jakarta seolah sama sekali tidak peduli pada itu semua.

” Coba lihat sendiri, ketidakadilan itu dipertontonkan secara terang – terangan, bahkan layaknya hukum rimba, dimana rakyat miskin yang bersalah di desa – desa dihukum segarang – garangnya dijebloskan ke penjara, sedangkan yang super garang dan berkuasa dibiarkan berbuat sesukanya, di sini penegak hukum seolah meminggirkan tuhannya ketika sedang bertugas,” ketus Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII)Provinsi Aceh itu lagi.

Ronny mengingatkan bahwa penegakan hukum yang tidak adil itu adalah pelanggaran HAM berat, dan ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak memberi ruang sekecil apa pun bagi para koruptor yang telah merampas dan menjarah hak -hak rakyat Aceh .

” Penegak hukum mesti sadar penegakan hukum yang tidak adil itu adalah pelanggaran HAM, dan diakhirat sana semua akan kalian pertanggunghawabkan, dan kami harap masyarakat sadar untuk menuntut penegakan hukum yang berkeadilan karena masyarakat Aceh bayar pajak untuk menggaji penegak hukum, dan kami berharap masyarakat tidak memberi ruang bagi para koruptor berbuat sesukanya di Aceh, justeru masyarakat harus menuntut mereka untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
(hsa)