> "Dengan keseriusan dari Kemendagri, pemerintah pusat, atas perintah Bapak Presiden Prabowo bersama KPK berkolaborasi untuk mencegah semaksimal mungkin. Ini menjadi peringatan bagi teman-teman di daerah karena berbagai persoalan sudah terpetakan," kata Tito.

KPK: Daerah dengan Skor MCP Rendah Lebih Rentan

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) umumnya berasal dari daerah dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang relatif rendah.

Menurutnya, indikator tersebut menjadi salah satu gambaran masih adanya potensi penyalahgunaan kewenangan maupun perilaku koruptif di daerah.

> "Skor ini bukan sekadar angka, melainkan indikasi masih adanya perilaku koruptif atau penyalahgunaan wewenang," ujar Setyo.

Ia mengapresiasi langkah Kemendagri yang terus memperkuat pencegahan melalui koordinasi, supervisi, dan kegiatan lapangan di berbagai daerah.

Setyo juga menyinggung kegiatan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang sebelumnya mengumpulkan seluruh kepala daerah di Papua sebagai bagian dari upaya penguatan pencegahan korupsi dan pembinaan tata kelola pemerintahan.

> "Kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi, termasuk rencana kegiatan lapangan di beberapa provinsi, kota, dan kabupaten," tutup Setyo.

Melalui sinergi antara Kemendagri dan KPK, pemerintah berharap sistem pencegahan korupsi di daerah semakin kuat, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.(Red)*

(Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri/Puspen Kemendagri)