Selain itu, percepatan pelantikan juga berperan dalam meredakan ketegangan sosial yang muncul akibat dinamika Pilkada. Menurut Mendagri, Pilkada secara alamiah menciptakan perbedaan pilihan di masyarakat. Dengan pelantikan yang cepat, diharapkan masyarakat dapat segera bersatu kembali dan berfokus pada pembangunan daerah.

“Nah, yang ketiga, untuk efektivitas pemerintahan. Ini APBD sudah diketok tiap-tiap daerah Desember lalu. Sebaiknya yang mengeksekusi adalah kepala daerah terpilih. Karena dia memiliki janji politik selama lima tahun ke depan. Makin cepat dia dilantik, makin baik,” ujarnya.

Mendagri juga menyoroti pentingnya percepatan pelantikan untuk meminimalkan risiko moral hazard di daerah yang saat ini dipimpin oleh penjabat (Pj.) kepala daerah. Ia menekankan bahwa kepastian politik akan membantu menjaga integritas pemerintahan daerah dan menghindari potensi penyimpangan kebijakan.

“Rekan-rekan di DPR ini paham banget ya tentang dinamika lapangan. Jadi tidak hanya melihat law in the book, apa yang terjadi dalam aturan hukum. Aturan hukumnya juga debatable, tapi di lapangan, karena beliau-beliau dari dapil, memiliki dapil, di daerah itu sangat menunggu kepastian politik,” tuturnya.

Mendagri menjelaskan, pelantikan kepala daerah akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup kepala daerah yang tidak memiliki sengketa hasil Pilkada, sementara tahap kedua akan dilakukan setelah proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, pelantikan serentak dalam satu tahap sulit dilakukan karena masih banyak sengketa yang harus diselesaikan. Beberapa daerah bahkan mungkin memerlukan pemungutan suara ulang atau Pilkada ulang, seperti yang pernah terjadi di Yalimo, Papua. Oleh karena itu, pelantikan lebih realistis dilakukan dalam dua tahap.

“Sehingga yang paling mungkin keserentakan itu dari versi pemerintah dan DPR RI itu paling tidak dua kali,” tandasnya.

(*/RDN)