Seputarpublik, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengantisipasi masalah perubahan iklim yang menyebabkan krisis pangan hingga 2050.

“Dari peringatan PBB (hingga) 2050 itu krisis pangan. Maka mulai dari sekarang kita sudah mulai ancang-ancang,” kata Heru di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Dia berharap calon gubernur Jakarta juga mulai memikirkan hal tersebut. “Tentunya termasuk calon gubernur, mikirin sampai 2050, gimana nih rawan, ini harus mikirin juga,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan kerja sama dengan daerah penghasil guna mencegah krisis pangan. Lalu, Pemprov DKI Jakarta juga melibatkan BUMD bidang pangan, yakni Food Station, Sarana Jaya, Pasar Jaya dan Darma Jaya.

“Tiga kali lipat stok dan kerja sama dengan daerah-daerah penghasil termasuk juga NTT. Untuk sapi, ya, nah di sisi lain tentunya tidak bisa sendiri kan Jakarta ini. Secara global ya 2050 kita harus ancang-ancang,” ujar Heru.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan, kegiatan sembako murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan bermutu dengan harga terjangkau.