“Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai kebohongan yang disebarkan lewat kampanye hitam, politik identitas atau isu hoaks mempengaruhi proses demokrasi kita,” ujarnya.

Jenderal bintang dua kelahiran Pulau Madura itu juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan penyelenggara pemilu, pun kewaspadaan terhadap potensi intoleransi dan kerusuhan massal.

“Semua elemen, termasuk aparat negara, harus menjaga netralitasnya. Kita juga harus siap menghadapi ancaman yang bisa menggangu keamanan dan ketertiban, seperti narkopolitik dan aliran dana gelap dari tim sukses,” tandasnya.

Dalam rapat tersebut, Irjen Pol. Umar Faroq menegaskan pentingnya kerjasama, antara unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.

“Persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu harus disamakan. Ini penting agar kita bisa menjalankan tugas dengan efektif, dan memastikan pelanggaran pemilu bisa ditindak sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Dalam kesenpatan itu, pihaknya juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi anggota Sentra Gakkumdu.

“Kita harus terus mengasah kemampuan, terutama dalam memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelanggaran pemilu dapat dihadapi dengan cepat dan tepat,” ucapnya.

Di akhir acara, Kapolda NTB kembali mengingatkan seluruh anggota Polri, untuk selalu berpegang pada netralitas.

“Netralitas Polri adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” pungkasnya,Demikian dari Bid Humas Polda NTB untuk RIO INDRA LESMANA, SH., SIK.
Komisaris Besar Polisi. (Yyt)