Menurut Bima, praktik seperti ini perlu diperluas mengingat kebutuhan daerah yang terus berkembang. Optimalisasi aset dinilai menjadi kunci tidak hanya untuk memperkuat layanan publik, tetapi juga untuk mendorong pembinaan olahraga di berbagai daerah.

“Jadi bukan hanya gedung existing, tapi lahan-lahannya yang prospektif itu bisa digarap,” ujarnya.

Bima kemudian mengaitkan pentingnya pengelolaan aset dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 2 Desember 2025 antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menilai MoU ini sebagai momentum memperkuat sinergi pusat–daerah dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara profesional. Melalui pendekatan kolaboratif, fasilitas olahraga yang selama ini kurang produktif dapat dihidupkan kembali sebagai ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

  ||BACA JUGA: Mendagri Ungkap Peluang Indonesia Menjadi Negara Maju di Dunia

Lebih jauh, Bima menekankan bahwa pembangunan sarana olahraga tidak harus sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menjajaki beragam bentuk kemitraan sebagai solusi pendanaan alternatif.

“Kalau anggaran Pemda terbatas, bisa bermitra. Anggaran Pemda terbatas bisa model KPBU misalnya ya, bekerja sama dalam berbagai caranya,” ungkapnya.

Sebagai ilustrasi, Bima menuturkan pengalamannya saat berkunjung ke Mandalika, di mana Pemda bekerja sama dengan pengelola kawasan untuk mengaktivasi aset melalui penyelenggaraan Korpri Fun Night Run. Menurutnya, kolaborasi semacam ini menunjukkan besarnya dampak yang dapat dihasilkan ketika seluruh pihak bergerak bersama.

“Jadi ini akan memicu kolaborasi antara semua stakeholders olahraga,” tandasnya. (Red)

Sumber: Puspen Kemendagri