Menurutnya, kendala geografis serta masih adanya stigma dan kesalahpahaman terkait perekaman KTP elektronik menjadi tantangan dalam proses pendataan masyarakat.

“Ada masyarakat yang masih memiliki persepsi keliru mengenai perekaman data kependudukan sehingga enggan melakukan perekaman,” katanya.

Ia menekankan data kependudukan memiliki peran penting dalam penentuan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), dana otonomi khusus, pelayanan administrasi, hingga program kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemilahan data, Provinsi Papua Tengah tercatat sebagai wilayah dengan jumlah OAP aktif terbesar, yakni mencapai 995.248 jiwa dari total penduduk 1.393.565 jiwa.

Sementara itu, Provinsi Papua Pegunungan mencatat jumlah OAP aktif sebanyak 21.854 jiwa dengan total penduduk mencapai 1.488.300 jiwa.

Ribka mengajak seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan mempercepat pendataan OAP secara menyeluruh.

“Pendataan ini penting untuk memastikan kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih tepat sasaran,” ujarnya.(Red)*

(Puspen Kemendagri)