“Pak Gubernur bilang kok sampai hari ini lembaga adat Betawi belum terbentuk? Padahal wakil Gubernurnya orang Betawi, ketua DPRD-nya orang Betawi, juga Sekda-nya orang Betawi,” sebut Rano.

Bahkan dalam pernyataannya di Lebaran Betawi lalu, Gubernur Pramono mengatakan kesiapan untuk mengambil alih proses pembentukan lembaga adat Betawi jika tidak ada progres berarti dari unsur pemerintahan terkait.

“Kalau tidak bisa diselesaikan, Gubernur akan ambil alih. Nah Ini kan soal harga diri saya sebagai orang Betawi,” beber Rano.

Ia juga menegaskan bahwa inisiatif pembentukan lembaga adat Betawi bukan hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan bagian integral dari visi kebudayaan Jakarta ke depan.

Ia berharap pembentukan lembaga ini bisa mendorong pelestarian nilai-nilai luhur, adat, serta peran aktif masyarakat Betawi dalam perumusan kebijakan daerah.

Wagub Rano menambahkan bahwa waktunya tidak bisa lagi ditunda, karena semakin lama ditunda, maka semakin jauh pula masyarakat adat Betawi dari posisi strategis dalam pembangunan daerah.

“Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang memperjuangkan marwah Betawi?” pungkas Rano.

Sementara itu, penasehat Kaukus Muda Betawi, Kyai Lutfi Hakim, mengapresiai pemintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno yang mendorong pembetukan Lembaga Adat Masyarakat Betawi sesegera mungkin. 

Dipastikannya, sarasehan yang dilaksanakan kali ini bisa mengahasilkan mufakat untuk membentuk Lembaga Adat Masyarakat Betawi.

Kesepakatan ini nantinya akan dibawa sebagai rekomendasi kepada Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta. Setelahnya, barulah akan disusun roadmap memperkuat Budaya Betawi.

"Hasil sarasehan akan merekomendasikan pembentukan lembaga dan kami serahkan sesegera mungkin ke Gubernur dan Wakil Gubernur," pungkas Kyai Lutfi Hakim.

(*/hel)