Perusahaan yang disebut dalam laporan tersebut adalah PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Rizky Armia — yang disebut mendapat kontrak jangka panjang dan volume besar dengan pasokan batu bara berkualitas rendah.

Tak hanya memicu kerugian negara, penggunaan batu bara di bawah standar ini juga merusak peralatan pembangkit dan menurunkan performa energi nasional.

Lebih jauh, koalisi juga mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus Zarof Ricar, eks pejabat MA yang terjerat kasus suap. Ronald menyebut, bukti uang tunai Rp915 miliar dan 51 kg emas yang disita justru tidak ditindaklanjuti secara tuntas. Bahkan, jaksa dinilai sengaja “melembekkan” dakwaan dengan hanya menggunakan pasal gratifikasi, bukan suap.

“Yang lebih mengherankan, ada saksi yang menyebut uang sitaan sebenarnya Rp1,2 triliun, bukan Rp915 miliar. Lalu ke mana sisa Rp285 miliar itu?” kata Ronald retoris.

Koalisi menantang Presiden Prabowo untuk membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Mereka meminta audit digital sistem distribusi batu bara, serta pembentukan tim independen untuk mengusut penyimpangan di PLN EPI dan Kejaksaan Agung.

(***)