Seputar Publik Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) harus segera dimulai untuk mendorong kemajuan perekonomian daerah. Menurutnya, anggaran pemerintah pusat maupun daerah tidak cukup untuk menciptakan lompatan pembangunan tanpa keterlibatan aktif dunia usaha.

Mendagri menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Karena itu, peran sektor swasta harus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

“Jangan pernah bermimpi suatu daerah [atau] negara akan bisa melompat, membuat rakyat sejahtera hanya dari APBN atau dari APBD,” tegasnya saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2025 di Ballroom Phinisi I Hotel Claro, Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).

Ia merinci, total belanja pemerintah dari APBN dan APBD sekitar 4.000 triliun rupiah. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding perputaran uang dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari 22.000 triliun rupiah. “Berarti yang 20 ribu triliun (rupiah) punya siapa? Swasta. Maka negara yang mau maju, swastanya yang harus hidup,” ujarnya.